Salah satu tips yang perlu diketahui oleh tim HRD dan finance saat berkerja adalah tips mengelola PPh 21!

Seperti yang telah kita ketahui, pajak penghasilan (PPh) 21 bisa menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan saat ini.

Terutama jika perusahaan memiliki banyak karyawan dan kompleksitas penghasilan yang beragam.

Proses mengatur perhitungan potongan, hingga akurasi terhadap penghasilan karyawan. Semua proses tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar.

Namun, apakah ada cara agar bisa lebih efektif dalam mengelola PPh 21?

Pada artikel ini, kita akan melirik beberapa tips dalam mengelola PPh 21 untuk semua karyawan yang ada di perusahaan.

Penasaran? Ayo simak penjelasan lengkapnya berikut ini!

Tips Mengelola PPh 21 Super Mudah dan Efektif

Secara umumnya, PPh 21 dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai.

Dalam penentuannya, setiap perusahaan wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 dengan benar agar terhindar dari denda atau sanksi administratif.

Jika Anda baru mendapatkan tugas dalam mengelola PPh 21, jangan khawatir! Ada beberapa tips dan solusi yang dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola PPh 21.

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat Anda terapkan!

1. Pahami Peraturan yang Berlaku

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan dalam mengelola PPh 21 adalah memahami dengan baik peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia, peraturan tentang PPh 21 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan ini sangat penting, karena ketentuan pajak bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Pastikan Anda selalu mengikuti informasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tidak ketinggalan perubahan yang berpotensi mempengaruhi kewajiban perusahaan.

2. Tentukan Status Penghasilan Karyawan

PPh 21 dihitung berdasarkan beberapa faktor, salah satunya adalah status karyawan dan golongan penghasilan.

Karyawan sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak).Setiap jenis karyawan ini memiliki ketentuan penghitungan yang berbeda.

Selain itu, penghasilan karyawan yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dan bonus juga akan mempengaruhi perhitungan pajak yang dikenakan.

Pastikan untuk mengklasifikasikan karyawan dengan benar berdasarkan status dan jenis penghasilannya. Hal ini akan mempermudah dalam menghitung besaran PPh 21 yang harus dipotong.

3. Gunakan Software untuk Menghitung PPh 21

Mengelola PPh 21 secara manual dapat memakan waktu dan akan sangat rawan kesalahan dari manusianya.

Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk mempermudah penghitungan adalah dengan menggunakan software pajak yang terintegrasi baik.

Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat menghitung potongan PPh 21 secara otomatis. Termasuk perhitungan pajak untuk berbagai jenis penghasilan dan status karyawan.

Beberapa software juga sudah dilengkapi dengan fitur untuk menghasilkan laporan yang dapat langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menggunakan software ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan.

4. Perhatikan Potongan dan Pengurangan PPh 21

Selain melihat status karyawan, perusahaan juga harus memerhatikan berbagai potongan dan pengurangan yang dapat mengurangi kewajiban PPh 21.

Terdapat dua jenis aturan yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin menghitung PPh 21 karyawan, yaitu:

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Setiap karyawan berhak atas PTKP yang berbeda-beda tergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan. Pastikan penghitungan PTKP dilakukan dengan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pemotongan pajak.
• Tunjangan dan Potongan Lainnya: Beberapa tunjangan yang diberikan oleh perusahaan (seperti tunjangan kesehatan atau pendidikan) dapat dikenakan potongan pajak yang berbeda. Pastikan untuk mengetahui jenis tunjangan yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak, serta potongan lainnya, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kedua aturan ini harus selalu disesuaikan dengan kondisi karyawan, dan tidak boleh salah dalam perhitungannya.

5. Lakukan Pembayaran dan Pelaporan Tepat Waktu

Setelah perhitungan dilakukan, penting untuk memastikan bahwa pembayaran PPh 21 dilaksanakan tepat waktu. Pembayaran pajak harus dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh DJP.

Jangan sampai terlambat, karena keterlambatan dalam pembayaran dapat dikenakan denda atau bunga yang merugikan perusahaan.

Selain itu, pastikan pelaporan PPh 21 dilakukan setiap bulan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21.

Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pajak berakhir.

6. Sediakan Dokumentasi yang Rapi dan Lengkap

Dokumentasi yang rapi dan lengkap merupakan salah satu kewajiban dalam proses mengelola PPh 21 di perusahaan.

Semua data mengenai penghasilan, potongan, dan perhitungan pajak harus dicatat dengan rapi dan tersusun sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk keperluan audit internal, tetapi juga sebagai bukti jika perusahaan diperiksa oleh pihak berwenang.

Simpanlah bukti pembayaran, laporan SPT Masa, dan dokumen pendukung lainnya dengan sistematis agar mudah diakses kapan saja.

7. Melibatkan Konsultan Pajak

Jika perusahaan Anda merasa kesulitan dalam mengelola PPh 21, melibatkan konsultan pajak yang berpengalaman bisa menjadi pilihan bijak.

Konsultan pajak dapat membantu mengoptimalkan perhitungan pajak dan memberikan saran mengenai cara-cara mematuhi kewajiban pajak perusahaan.

Konsultan pajak juga dapat memberikan pelatihan kepada tim administrasi pajak perusahaan, sehingga mereka dapat lebih memahami proses dan peraturan pajak yang berlaku.